KINI, PENGISIAN BPD BISA MELALUI PEMILU

Berlakunyai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Desa tentu membawa dampak perlunya kebijakan-kebijakan baru sebagai bentuk implementasi dari peraturan perundangan tersebut. Desa dengan berbagai elemen di dalamnya yang mengacu pada berbagai peraturan perundangan sebelumnya, tentu harus berbenah juga. Peraturan perundangan yang berlaku secara bertingkat menjadi kendala sendiri bagi desa manakala pemerintah daerah yang seharusnya cepat tanggap untuk segera mengeluarkan kebijakan peraturan perundangan ditingkaantnya, namun karena lambatnya reSusilo, Ketua BPD Mandesanpon pihak daerah mengeluarkan kebijakan tersebut, desapun mengalami keterlambatan perubahan kebijakan.

Perubahan kebijkan juga berlaku terhadap keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintan Desa, pengisian anggotanya selain melalui proses musyawarah berdasarkan keterwakilan, kini juga dapat dilakukan dengan proses pemilihan langsung sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 yang baru diundangkan pada tanggal 10 Januari 2017.

Yang tidak kalah menarik untuk dibahas adalah tentang rel atau acuan bagi BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Acuan yang dimaksud adalah keberadaan Peraturan Tata Tertib BPD. meski Undang-undang desa sudah sudah 2 tahun diundangkan, hingga kini masih banyak BPD yang belum mempunyai peraturan tata tertibnya. Susilo, ketua BPD  Mandesan Kecamatan Selopuro yang pernah tiga kali menjadi pemateri diklat dan peningkatan kapasitas BPD di Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) di Malang mengatakan, bahwa dari beberapa peserta diklaAgus Riadi, Ketua BPD Sumberjot tersebut, terutama dari beberapa BPD di wilayah Indonesia Timur seperti di Kabupaten Kolaka, Konawe dan beberapa daerah lainnya, meski BPD sudah menjalankan fungsinya, namun aturan untuk menjalankna fungsi tersebut belum di buat. “Peraturan Tata Tertib BPD adalah aturan yang harus segera dibuat pasca terbentuknya pimpinan BPD. Apabila pada saat terbentuknya BPD tatib masih mengacu pada peraturan perundangan yang lama, kini dengan diundangkannya perturan-peraturan baru tentang BPD, maka BPD harus segera melakukan perubahan”, Susilo menambahkan.

Agus Riadi, sekretaris Paguyuban BPD Blitar yang juga ketua BPD  Sumberjo kecamatan Sutojayan menyampaikan, Paguyuban akan mengintensifkan komunikasi antar anggotanya baik melalui media sosial komunitas maupun melalui koordinasi secara langsung agar implementasi kebijakan-kebijakan terkait kelembagaan BPD di Kabupaten Blitar berlaku efektif. Beliau menambahkan akan segera berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten agar segera membuat rancangan dan menerbitkan perda terkait berlakuknya Permendagri No 110 tahun 2016 yang salah satu pasalnya mengatur tentang proses pengisian anggota BPD yang selain melalui proses musyawarah berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan, kini keanggotaannya bisa dilakukan melalui proses pemilihan umum secara langsung oleh warga yang mempunyai hak pilih, yang juga dibenarkan oleh Zaenal Arifin, Ketua BPD Wonodadi sekaligus aktif dalam mengembangkan website desa (desa.id) di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Blitar yang sekarang menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.

Download Permendagri No 110 Tahun 2016, klik DISINI

Manfaat Portal Atau website Desa

Banyak manfaat yang akan didapatkan desa yang memiliki dan pengelola website secara baik dan benar. Mulai dari sebagai media transparansi dan informasi, perbaikan pelayanan dan tata kelola pemerintahan desa, Interkoneksi data antara desa dengan supra desa sampai pada promosi produk unggulan desa.

Demikian paparkan Irwan Kurniawan saat menjadi narasumber workshop membangun sistem informasi desa yang digawangi persatuan wartawan Melawi (PWM) awal pekan ini.

“Website memiliki fungsi media transparansi dan Informasi, Fungsi perbaikan pelayanan dan tata kelola pemerintahan desa, Fungsi interkoneksi data antara Desa dengan Supra Desa dan Fungsi Promosi Produk Unggulan Desa. Terpenting membuat desa dikenaloleh masyarakat dunia,” ulas staff IT Lembaga Pengkajian dan Studi Arus Informasi Regional (LPS AIR) ini.

Lantas dipaprkannya, website desa dapat menjalankan fungsi –fungsi tersebut  maka dikembangkan  aplikasi web desa yang terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Hingga itu, Website  desa didesain untuk menjalankan dua fungsi utama. Yakni, Tranparasi dan informasi publik.

Tranparansi merupakan menu wajib dari web desa yang merupakan tuntutan perundang-undangan. Dia pun merengakan, informasi publik adalah hak Masyarakat sebagaimana diamanatkan pasal UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Lalu, menyebarkan informasi publik adalah kewajiban badan publik. Kata Irwan kewajiban badan public untuk untuk menyebarkan informasi public diamanatkan oleh UU No 14 Tahun 2008 Tentang Kebebasan Informasi Publik maupun UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Lebih rinci dia menjelaskan, Badan Publik wajib membangun Sistem Informasi untuk menyebarluaskan Informasi Publik. Keharusan/ kewajiban badan public membangun Sistem Informasi untuk menyebarluaskan Informasi Publik diamanatkan UU No 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3) mengutarakan untuk melaksanakan kewajiban, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah”,

Diperkuat lagi di UU No 6 Tahun 2014 Pasal 82 (4) yang berbunyi pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Website desa juga mesti mengakomodir kepentingan pemaparan proses kebijakan public. Pproses tersebut, ungkap Irwan, terdiri dari waktu penyusunan, mekanisme dan tahapan dan Draft rancangan dokumen publik.

Website desa juga mesti menampilkan hasil kebijakan public seperti Peraturan Bersama Kepala Desa, Perdes, Perkades, SK Kades. Ada juga Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMDes dan RKP Desa ). Termasuk pula Dokumen Anggaran ( RKA, APB Desa, DPA), Laporan Pertanggungjawaban Pemdes dan Profil Desa.

Tambah Irwan, pelaksanaan kebijakan publik juga mesti dimasukan dalam website. Seperti proses dan informasi pengadaan barang dan jasa desa, pelaksanaan dan hasil pembangunan dan pelaksanaan dan hasil kebijkan public lainnya

Walau begitu, website desa juga harus menjalankan fungsi Informasi. Tegas Irwan, memberikan informasi berupa kegiatan untuk mengumpulkan, menyimpan data, fakta, pesan, opini dan komentar, sehingga masyarakat desa bisa mengetahui keadaan yang terjadi di di desanya dan diluar desanya.

“website juga harus membangun kesadaran warga dengan menggugah kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Memberikan motivasi, dengan memberikan dorongan untuk berinovasi, berkreasi dan bekerja untuk memajukan diri dan desanya,” paparnya.

Terpeting, ulas Irwan, website desa juga memberi Ruang diskusi dan hiburan. Namun, hiburan yang dimaksudkan adalah memberikan hiburan yang sehat bagi warga masyarakat desa.

“Yang perlu di ingat oleh para pengembang dan pengelola sistem informasi desa bahwa menjadikan web desa sebagai wahana transparansi haruslah dikedepankan karena hal tersebut merupakan tuntutan dari UU Desa,” pungkasnya sumber:http://matamelawi.16mb.com

PERLUKAH KAB BLITAR ADAKAN LOMBA WEB DESA SEPERTI DI KAB. PEMALANG DAN MAGETAN?

WEBSITE DESA adalah sebuah sarana untuk menampilkan informasi yang ada di dalam desa secara luas, cepat dan mudah diakses. Menampilkan potensi desa dan kekayaan desa seperti pariwisata, budaya, dan produk-produk desa dalam bentuk tulisan maupun media gambar dan video, sehingga dapat dijadikan sebagai sarana promosi potensi dan kekayaan desa. Mempermudah dalam mendapatkan informasi tentang program-program desa, pengumuman dan berita-berita terkini seputar kegiatan desa. Bagi pemangku kebijakan, Website Desa dapat dijadikan sebagai sarana melakukan transparansi informasi pembangunan dan pemanfaatan dana dari pusat, daerah dan desa.

 

FUNGSI Memberikan infromasi lengkap mengenai desa : berita, wilayah, sejarah, kependudukan, pembangunan, lembaga, budaya dan potensi desa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 82 dan 86, mengenai pengembangan sistem informasi desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa dan pemangku kepentingan lainnya

Mengingat pentingnya sebuah website desa, maka Pupindes “Pusat Pemberdayaan Informatika & Desa “ Kabupaten Pemalang mengadakan lomba website untuk seluruh desa di Kabupaten Pemalang

SYARAT LOMBA

  1. Peserta lomba website desa hanya berlaku untuk desa yang berada di Kabupten Pemalang
  2. Memiliki akun twitter official website dari desa masing masing dan wajib follow twitter @Puspindes
  3. Ketentuan dan persyaratan yang belum tercantum akan ditambahkan kemudian hari bila diperlukan.

KETENTUAN WEB

  1. Setiap desa yang mengikuti lomba harus menggunakan subdomain desakupemalang.id
  2. Bentuk web yang dibuat merupakan sebuah website tentang semua informasi yang ada di desa, dengan menggunakan CMS wordpress. CMS merupakan sebuah aplikasi web atau software web yang tujuannya untuk memudahkan dalam pengelolaan (upload,edit,menambahkan,dll) konten dalam sebuah website/blog/aplikasi web tanpa harus dibekali pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat teknis tanpa harus memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman web.
  3. Website dilarang berisikan tentang konten dari desa lain.
  4. Website yang dibuat harus interaktif dan informatif.
  5. Design website / Tampilan website boleh menggunakan themes default / Themes sendiri

KONTEN WEBSITE

Home / Beranda

Berisi blog / konten dari postingan yang sudah di isi

Profil Desa

Gambaran tentang profil desa, meliputi info geografis, jumlah penduduk, mayoritas mata pencaharian penduduk dll

  • Sejarah Desa
  • Visi Misi :
  • Profil Kepala Desa
  • Struktur Organisasi

Pelayanan

Berisi tentang informasi semua pelayanan yang dilakukan desa, contoh perizinan dll

Warta Desa
Berisi tentang berita yang disajikan kepada masyarakat tentang informasi informasi yang terjadi secara realtime

Potensi Desa

>> UMKM : berisi tentang informasi serta perkembangan UMKM yang ada di desa

>> Wisata : berisikan tentang potensi wisata yang dimiliki oleh desa

>> Kuliner : Berisikan tentang informasi makanan kuliner yang ada

JADWAL DAN ALUR PERLOMBAAN

  1. 1 Oktober 2016 – 21 Januari 2017 Penilaian Website seluruh Kabupaten Pemalang
  2. 22 Januari 2017 Pengumuman hasil lomba
  3. 24 Januari 2017 Penyerahan Hadiah kepada pemenang lomba

KRITERIA PENILAIAN PERLOMBAAN

Domain yang digunakan

  • Desa yang menggunakan domain desa.id akan medapatkan point ++

Konten website

  • Desain interface web, layout dan navigasi

Fitur dan inovasi web

Kesesuaian tema

HADIAH LOMBA

  1. Juara 1 Laptop +  Piagam Penghargaan + Pilala Bergilir
  2. Juara 2 Laptop + Piagam Penghargaan

Juara 3 Laptop  + Piagam Penghargaan

Informasi di Kecualikan

Informasi yang di Kecualikan

Informasi Yang Di Kecualikan

Informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang

dan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi (Pasal 17 butir g dan h UU 14 Tahun 2008). Tidak bersifat permanen artinya informasi tersebut dibatasi jangka waktu tertentu. Sifat tidak permanen juga dapat didasarkan pada keputusan dan ijin persetujuan tertulis dari Komisi informasi setelah sengketa atau mediasi atau pun karena keputusan pimpinan satuan kerja.

Penentuan informasi yang dikecualikan melalui prosedur yang disebut sebagai pengujian konsekuensi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menguji tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi publik diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka atau sebaliknya.

Pada Umumnya, uji  konsekuensi dilakukan atas informasi publik berdasarkan permintaan publik terhadap informasi publik selain yang terbuka. Hasil dari uji konsekuensi adalah informasi publik yang dikecualikan.

Uji konsekuensi dilakukan oleh PPID dengan melibatkan pejabat dari setiap SKPD. PPID dapat melakukan :

  1. Mengklarifikasi informasi yang dimohon. Dalam tahapan ni PPID meminta keterangan kepada pemohon informasi mengenai gambaran informasi, alasan pemohon dan tujuan penggunaan.
  2. Mengidentifikasi  dasar hukum pengecualian sesuai dengan pasal dan ayat dalam UU 14 Tahun 2008.
  3. Mengdentiifikasi tujuan penngecualian tersebut.
  4. Mengidentifikasi relevansi tujuan tersebut dengan pemohon informasi.

Dalam membuat daftar informasi publik yang dikecualikan, tahapan yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut :

  1. SKPD mengumpulkan dan mengklarifikasi dokumen-dokumen yang bersifat umum dan khusus;
  2. SKPD memriksa dokumen-dokumen tersebut dan mengidentifikasi dengan merujuk tabel dibawah ini;
  3. PPID mengumpulkan informasi-informasi yang diusulkan dari setiap SKPD;
  4. PPID mengundang SKPD dalam pertemuan untuk membahas dan mengoreksi rangkuman dan kategori informasi yang dibuat oleh PPID berdasarkan data dari SKPD;
  5. PPID melakukan uji konsekuensi untuk informasi yang dikecualikan, dengan menggunakan formulir  sebagaimana tabel dibawah ini. Bilamana dirasakan perlu untuk memperkaya masukan, maka PPID dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan beberapa kalangan yang memahami seperti akademisi dan praktisi.
  6. PPID mendokumentasikan seluruh hasil uji konsekuensi.

 

Jangka waktu pengecualian

1.         Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila di buka dan di berikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum di tetapkan paling lama 30 (tiga pulih) tahun.

2.         Jangka Waktu tersebut di kecualikan jika informasi public tersebut telah di buka dalam pengadilan siding yang terbuka untuk umum.

3.         Jangka waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan di berikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat di tetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.         Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila di buka dan di berikan kepada Pemohon Informasi Publik di tetapkan selama jangka waktu yang di butuhkan jika :

  • Dapat membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara
  • Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
  • Dapat merugikan ketahanan ekonomi Nasional
  • Dapat merugikan kepentingan hubungan Luar Negeri

5.         Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila di buka dapat mengungkapkan isi fakta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir maupun wasiat seseorang di tetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.         Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila di buka dan di berikan kepada Pemohon Informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang di tetapkan selama jangka waktu yang di butuhkan untuk perlingdungan rahasia pribadi seseorang.

7.         Informasi pada poin (5) dan (6) dapat di buka bila pihak yang rahasianya di ungkap memberikan persetujuan tertulis ; dan atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.         Jangka Waktu Pengecualian memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra-Badan publik yang berkaitan dengan informasi yang di kecualikan di tetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.         PPID atas persetujuan pimpinan badan publik yang bersangkutan dapat mengubah klasifikasi informasi yang di kecualikan.

10.       Pengubahan klasifikasi Informasi yang di kecualikan hanya dapat di berlakukan berdasarkan pengujian konsekuensi.

11.       Informasi yang di kecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi publik yang dapat di akses oleh pemohon informasi Publik dengan penetapan dari PPID dan dilakukan paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualian.

Dalam hal penetapan dapat dilakukan , informasi yang di kecualiakan menjadi terbuka pada saat berakhirnya jangka waktu pengecualian.