Category Archives: Opini

KINI, PENGISIAN BPD BISA MELALUI PEMILU

Berlakunyai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Desa tentu membawa dampak perlunya kebijakan-kebijakan baru sebagai bentuk implementasi dari peraturan perundangan tersebut. Desa dengan berbagai elemen di dalamnya yang mengacu pada berbagai peraturan perundangan sebelumnya, tentu harus berbenah juga. Peraturan perundangan yang berlaku secara bertingkat menjadi kendala sendiri bagi desa manakala pemerintah daerah yang seharusnya cepat tanggap untuk segera mengeluarkan kebijakan peraturan perundangan ditingkaantnya, namun karena lambatnya reSusilo, Ketua BPD Mandesanpon pihak daerah mengeluarkan kebijakan tersebut, desapun mengalami keterlambatan perubahan kebijakan.

Perubahan kebijkan juga berlaku terhadap keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintan Desa, pengisian anggotanya selain melalui proses musyawarah berdasarkan keterwakilan, kini juga dapat dilakukan dengan proses pemilihan langsung sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 yang baru diundangkan pada tanggal 10 Januari 2017.

Yang tidak kalah menarik untuk dibahas adalah tentang rel atau acuan bagi BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Acuan yang dimaksud adalah keberadaan Peraturan Tata Tertib BPD. meski Undang-undang desa sudah sudah 2 tahun diundangkan, hingga kini masih banyak BPD yang belum mempunyai peraturan tata tertibnya. Susilo, ketua BPD  Mandesan Kecamatan Selopuro yang pernah tiga kali menjadi pemateri diklat dan peningkatan kapasitas BPD di Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) di Malang mengatakan, bahwa dari beberapa peserta diklaAgus Riadi, Ketua BPD Sumberjot tersebut, terutama dari beberapa BPD di wilayah Indonesia Timur seperti di Kabupaten Kolaka, Konawe dan beberapa daerah lainnya, meski BPD sudah menjalankan fungsinya, namun aturan untuk menjalankna fungsi tersebut belum di buat. “Peraturan Tata Tertib BPD adalah aturan yang harus segera dibuat pasca terbentuknya pimpinan BPD. Apabila pada saat terbentuknya BPD tatib masih mengacu pada peraturan perundangan yang lama, kini dengan diundangkannya perturan-peraturan baru tentang BPD, maka BPD harus segera melakukan perubahan”, Susilo menambahkan.

Agus Riadi, sekretaris Paguyuban BPD Blitar yang juga ketua BPD  Sumberjo kecamatan Sutojayan menyampaikan, Paguyuban akan mengintensifkan komunikasi antar anggotanya baik melalui media sosial komunitas maupun melalui koordinasi secara langsung agar implementasi kebijakan-kebijakan terkait kelembagaan BPD di Kabupaten Blitar berlaku efektif. Beliau menambahkan akan segera berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten agar segera membuat rancangan dan menerbitkan perda terkait berlakuknya Permendagri No 110 tahun 2016 yang salah satu pasalnya mengatur tentang proses pengisian anggota BPD yang selain melalui proses musyawarah berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan, kini keanggotaannya bisa dilakukan melalui proses pemilihan umum secara langsung oleh warga yang mempunyai hak pilih, yang juga dibenarkan oleh Zaenal Arifin, Ketua BPD Wonodadi sekaligus aktif dalam mengembangkan website desa (desa.id) di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Blitar yang sekarang menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.

Download Permendagri No 110 Tahun 2016, klik DISINI

Manfaat Portal Atau website Desa

Banyak manfaat yang akan didapatkan desa yang memiliki dan pengelola website secara baik dan benar. Mulai dari sebagai media transparansi dan informasi, perbaikan pelayanan dan tata kelola pemerintahan desa, Interkoneksi data antara desa dengan supra desa sampai pada promosi produk unggulan desa.

Demikian paparkan Irwan Kurniawan saat menjadi narasumber workshop membangun sistem informasi desa yang digawangi persatuan wartawan Melawi (PWM) awal pekan ini.

“Website memiliki fungsi media transparansi dan Informasi, Fungsi perbaikan pelayanan dan tata kelola pemerintahan desa, Fungsi interkoneksi data antara Desa dengan Supra Desa dan Fungsi Promosi Produk Unggulan Desa. Terpenting membuat desa dikenaloleh masyarakat dunia,” ulas staff IT Lembaga Pengkajian dan Studi Arus Informasi Regional (LPS AIR) ini.

Lantas dipaprkannya, website desa dapat menjalankan fungsi –fungsi tersebut  maka dikembangkan  aplikasi web desa yang terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Hingga itu, Website  desa didesain untuk menjalankan dua fungsi utama. Yakni, Tranparasi dan informasi publik.

Tranparansi merupakan menu wajib dari web desa yang merupakan tuntutan perundang-undangan. Dia pun merengakan, informasi publik adalah hak Masyarakat sebagaimana diamanatkan pasal UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Lalu, menyebarkan informasi publik adalah kewajiban badan publik. Kata Irwan kewajiban badan public untuk untuk menyebarkan informasi public diamanatkan oleh UU No 14 Tahun 2008 Tentang Kebebasan Informasi Publik maupun UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Lebih rinci dia menjelaskan, Badan Publik wajib membangun Sistem Informasi untuk menyebarluaskan Informasi Publik. Keharusan/ kewajiban badan public membangun Sistem Informasi untuk menyebarluaskan Informasi Publik diamanatkan UU No 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3) mengutarakan untuk melaksanakan kewajiban, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah”,

Diperkuat lagi di UU No 6 Tahun 2014 Pasal 82 (4) yang berbunyi pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Website desa juga mesti mengakomodir kepentingan pemaparan proses kebijakan public. Pproses tersebut, ungkap Irwan, terdiri dari waktu penyusunan, mekanisme dan tahapan dan Draft rancangan dokumen publik.

Website desa juga mesti menampilkan hasil kebijakan public seperti Peraturan Bersama Kepala Desa, Perdes, Perkades, SK Kades. Ada juga Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMDes dan RKP Desa ). Termasuk pula Dokumen Anggaran ( RKA, APB Desa, DPA), Laporan Pertanggungjawaban Pemdes dan Profil Desa.

Tambah Irwan, pelaksanaan kebijakan publik juga mesti dimasukan dalam website. Seperti proses dan informasi pengadaan barang dan jasa desa, pelaksanaan dan hasil pembangunan dan pelaksanaan dan hasil kebijkan public lainnya

Walau begitu, website desa juga harus menjalankan fungsi Informasi. Tegas Irwan, memberikan informasi berupa kegiatan untuk mengumpulkan, menyimpan data, fakta, pesan, opini dan komentar, sehingga masyarakat desa bisa mengetahui keadaan yang terjadi di di desanya dan diluar desanya.

“website juga harus membangun kesadaran warga dengan menggugah kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Memberikan motivasi, dengan memberikan dorongan untuk berinovasi, berkreasi dan bekerja untuk memajukan diri dan desanya,” paparnya.

Terpeting, ulas Irwan, website desa juga memberi Ruang diskusi dan hiburan. Namun, hiburan yang dimaksudkan adalah memberikan hiburan yang sehat bagi warga masyarakat desa.

“Yang perlu di ingat oleh para pengembang dan pengelola sistem informasi desa bahwa menjadikan web desa sebagai wahana transparansi haruslah dikedepankan karena hal tersebut merupakan tuntutan dari UU Desa,” pungkasnya sumber:http://matamelawi.16mb.com